topmetro.news, Medan – Ketua Umum DPP HBB (Horas Bangso Batak) Lamsiang Sitompul SH MH menegaskan, bahwa rencana Presiden Prabowo untuk mengedit PT TPL, sudah terlambat dan sia-sia. Karena menurutnya, alam sudah terlebih dahulu melakukan audit terhadap PT TPL dan perusahaan-perusahaan lain yang merusak hutan.
“Kepada Bapak Presiden Prabowo. Menanggapi pernyataan Bapak yang mengatakan akan mengaudit PT TPL, dengan ini kami sampaikan bahwa audit itu tidak diperlukan lagi. Kenapa? Sebelum Bapak audit PT TPL, alam sudah mengaudit PT TPL dan perusahaan-perusahaan lain yang merusak lingkungan. Hasil auditnya adalah, terjadi banjir bandang di Tapanuli Raya dan akibat yang ditumbulkan adalah sebagaimana yang sudah kita saksikan bersama-sama,” tandas Lamsiang Sitompul dalam video yang sampai ke meja redaksi media ini, Selasa (16/12/2025).
Lamsiang pun lantas membeberkan seperti apa dampak bencana di Sumatera yang sudah memporak-porandakan puluhan kabupaten dengan seribu lebih korban meninggal.
“Rekapitulasi dampak bencana berdasarkan data dari ‘Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat Tahun 2025’ per tanggal 16 Desember 2025, jumlah meninggal 1.030 jiwa, hilang 205, luka-luka 7.000-an, tersebar di 52 kabupaten terdampak. Jumlah pengungsi menurun menjadi 608.940, karena sebagian sudah kembali ke rumah masing-masing,” urainya.
“Bencana juga mengakibatkan kerusakan signifikan pada berbagai fasilitas maupun infrastruktur. Tercatat ada 1.600-an fasilitas umum, 434 rumah ibadah, 219 fasilitas kesehatan, 290 gedung/kantor, 967 fasilitas pendidikan, 145 jembatan yang rusak. Selain itu tercatat sebanyak 186.488 rumah yang rusak. Kerugian yang ditimbulkan nyaris mencapai Rp60 triliun,” sambung Lamsiang.
Cegah Audit Alam
Data inilah, yang menurutnya, sebagai audit nyata dan terpercaya, yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi. “Begitulah cara alam mengaudit. Langsung menunjukkan data real dan tidak manipulatif. Dan kami ingatkan dan harap semua waspada, jangan sampai alam kembali mengaudit. Tentunya itu bisa kita cegah,” tandasnya.
Menurut Lamsiang, audit yang dilakukan oleh manusia masih sangat memungkinkan untuk dimanipulasi dan diakali melalui rekayasa data yang akhirnya berpotensi mengulangi bencana. Sementara itu, kerusakan lingkungan yang terjadi akibat operasional PT TPL sudah menjadi bukti nyata yang tidak dapat dibantah oleh siapa pun.
“Kalau audit manusia itu bisa saja diakal-akali. Tapi audit alam tidak bisa bohong. Alam sudah berbicara dengan jelas,” tegas Lamsiang.
Ia menambahkan bahwa data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah cukup menjadi acuan kuat atas dampak lingkungan yang ditimbulkan PT TPL, khususnya di wilayah Tapanuli Tengah (Tapteng) dan kawasan Danau Toba. Oleh karena itu, menurutnya, tidak ada lagi yang perlu diragukan terkait kerusakan yang telah terjadi.
“Data BNPB sudah jelas, kerusakan sudah nyata. Jadi tidak perlu lagi audit-audit yang justru membuat persoalan ini kabur,” ujarnya.
Tutup Permanen
Untuk itu, lanjutnya, maka penutupan PT TPL adalah harga mati dan bukan sementara. Bahkan proses hukum terhadap penanggungjawab PT TPL adalah hal mutlak.
“Untuk itu kepada Bapak Presiden, kami minta dengan segera menutup PT TPL. Hukum PT TPL secara pidana maupun perdata. Secara pidana, agar penanggungjawab PT TPL itu ditangkap dan dipencara. Secara perdata, agar PT TPL dituntut ganti rugi untuk memulihkan kerusakan yang telah dikibatkan. Dan juga mengganti kerugian masyarakat yang diakibatkan oleh operasional PT TPL selama puluhan tahun,” urainya.
Lamsiang menegaskan sikap HBB yang menuntut penutupan total PT TPL tanpa kompromi. Ia menolak keras opsi penutupan sementara dan menilai langkah tersebut hanya akan memperpanjang penderitaan masyarakat terdampak.
“Tutup TPL itu harga mati. Tidak ada istilah tutup sementara. Jangan ditawar-tawar lagi, Pak Presiden,” katanya dengan nada tegas.
Di akhir pernyataannya, Lamsiang mengingatkan pemerintah pusat agar tidak membuat masyarakat bingung atau kehilangan arah dalam penanganan kasus PT TPL. Ia meminta Presiden Prabowo untuk berdiri tegas di pihak rakyat dan lingkungan.
“Jangan masyarakat dibuat kabur dengan berbagai istilah dan manuver. Rakyat sudah terlalu lama menderita. Saatnya negara hadir dan bertindak tegas,” pungkasnya.
penulis | Raja P Simbolon
